Penyandang Disabilitas Harus Mendapat Pendidikan yang Layak 

NUSANTARA1.ID – Penyandang disabilitas wajib mendapat pendidikan yang layak. Baik itu berupa kualitas pendidikan, maupun fasilitas belajar mengajar.

Ini mengemuka saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin dan Anggota Komisi IV lakukan kunjungan kerja ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Boalemo, Jumat 13 November 2026.

Kunjungan ini dilakukan guna melihat langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah sekaligus mengidentifikasi kebutuhan fasilitas yang masih perlu mendapat dukungan pemerintah.

Rombongan diterima Kepala SLB Negeri Boalemo, Trias Ibrahim Pambi, didampingi Ketua Komite Sekolah, Hasna Nusi.

Trias Ibrahim Pambi menyampaikan apresiasi atas dukungan anggaran revitalisasi yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah. Namun, ia mengungkapkan masih terdapat kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi, terutama pemisahan asrama putra dan putri serta pembangunan musala.

Saat ini, SLB Negeri Boalemo menampung sekitar 80 peserta didik pada tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Para peserta didik memiliki beragam kebutuhan khusus, diantaranya tunanetra, tunarungu serta penyandang disabilitas lainnya.

Menanggapi hal tersebut, La Ode Haimudin mengatakan, peningkatan fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan merupakan bagian penting dalam mendukung proses belajar mengajar.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil peninjauan, program revitalisasi yang bersumber dari APBN dengan anggaran sekitar Rp1,6 miliar telah mencakup sejumlah pekerjaan fisik, meliputi perbaikan atap, plafon, lantai, serta penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi peserta didik penyandang disabilitas.

La Ode menilai hasil pekerjaan revitalisasi tersebut cukup baik. Ia juga mengapresiasi mekanisme swakelola yang melibatkan pihak sekolah dalam pelaksanaan pekerjaan.

“Kalau pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah, rata-rata hasilnya bagus karena mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap bangunan yang dikerjakan. Ini merupakan hal positif yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, La Ode menyampaikan bahwa pengembangan fasilitas SLB Negeri Boalemo masih membutuhkan dukungan, khususnya untuk penyediaan asrama putra dan putri serta tempat ibadah.

Pihak sekolah, kata dia, telah mengusulkan pengadaan lahan seluas kurang lebih 4.200 meter persegi yang berada di samping lokasi sekolah. Lahan tersebut direncanakan untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan, termasuk penataan asrama dan pembangunan musala.

Menurut La Ode, pemilik lahan telah menyatakan kesediaannya untuk menjual tanah tersebut bagi kepentingan pengembangan SLB Negeri Boalemo.

“Kami akan mengupayakan agar pengadaan lahan ini dapat dianggarkan pada 2027. Tentu ada mekanisme yang harus dilalui melalui instansi teknis, mulai dari perencanaan, penilaian harga tanah atau appraisal, hingga tahapan pengadaan. Mudah-mudahan dengan anggaran sekitar Rp175 juta, proses tersebut dapat dipersiapkan,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemenuhan fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan bangunan sekolah, tetapi juga lingkungan pendukung yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik.

La Ode berharap, upaya pengembangan SLB Negeri Boalemo mendapat dukungan pemerintah sehingga pelayanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas semakin baik. (*)