Soal Wacana Pemakzulan Gibran, Ini Kata Ketum NasDem Surya Paloh 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran bisa saja dilakukan jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi. [foto:dok/nasdem]
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran bisa saja dilakukan jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi. [foto:dok/nasdem]

NUSANTARA1.ID – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, angkat suara merespons wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka di DPR RI.

Paloh mengatakan pemakzulan bisa saja dilakukan jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran.

“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh usai acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu 8 November 2026.

Bacaan Lainnya

Meski begitu, Paloh menyatakan polemik ijazah Gibran ini telah menimbulkan rasa prihatin dan kesedihan bagi bangsa Indonesia.

“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” katanya.

Ia menyebut Prabowo Subianto dan Gibran telah diberikan kepercayaan untuk memimpin negara lewat Pemilu 2024 hingga 2029 mendatang.

Akan tetapi, kata dia, baru dua tahun berjalan justru harus menghadapi persoalan ijazah tersebut. Oleh karenanya, Paloh menyambut putusan yang telah dikeluarkan MK dan MA tidak dengan kegembiraan melainkan kesedihan.

“Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” ucap Paloh.

“Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” lanjutnya.

Wacana pemakzulan Gibran mengemuka buntut putusan MK dan MA menyangkut surat keterangan atau ijazah Gibran.

MK menyerahkan persoalan ijazah Gibran ke parlemen. Adapun wakil rakyat di Senayan tengah berkonsolidasi menjajaki wacana pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. (*)

Pos terkait