Pansus DPRD Geber Penyelesaian Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah  

NUSANTARA1.ID – Pansus DPRD Provinsi Gorontalo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berharap optimalisasi pendapatan daerah jangan sampai mengabaikan kemampuan masyarakat, dan memastikan seluruh hasil pajak dan retribusi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini terungkap dalam Rapat Pansus bersama OPD terkait, yang dipimpin ketua Pansus Sun Biki, Senin 3 Agustus 2026. 

“Kami berharap agar optimalisasi sumber pendapatan melalui pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, akan memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD,” ujar Sun Biki. 

Pada rapat tersebut, pansus juga membahas besaran retribusi Izin Pertambangan Rakyat (IPERA). Dimana penetapan persentase retribusi akan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan para penambang rakyat sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan.

Adapun dana yang diperoleh dari retribusi tersebut diharapkan dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui program penataan lingkungan, reklamasi kawasan pertambangan, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga pembangunan fasilitas umum. “Pembahasan mengenai besaran persentase tarif retribusi masih akan didiskusikan melalui rapat internal Pansus, sebelum ditetapkan sebagai bagian dari substansi Ranperda,” tambahnya.

Pansus juga memberi perhatian terhadap tata kelola pemurnian emas hasil pertambangan rakyat. Salah satu aspek yang masih dibahas adalah penentuan lembaga atau badan usaha yang akan mengelola proses pemurnian tersebut.

Mengingat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih berproses menjadi Perseroda, skema pengelolaan dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar menghasilkan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. (*)