nusantara1.id, GORONTALO – DPRD Gorontalo Utara pada pekan lalu, telah menyusun agenda kelembagaan yang akan dilaksanakan sepanjang 2023. Penyusunan agenda kelembagaan itu tak lepas dari tiga aspek yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik ketika menyampaikan beberapa hal yang menjadi agenda lembaga pada masa sidang pertama 2023 yang berlangsung selama 4 bulan kedepan.
“Terkait dengan konteks legislasi, ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah masuk dalam pembicaraan tingkat 2, seperti Ranperda Bantuan Hukum dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Hamzah Sidik saat ditemui usai mengikuti rapat.
Selain itu juga, kata Hamzah Sidik, ada juga Ranperda yang akan masuk pada pembicaraan tingkat satu seperti Ranperda Pengelolaan Zakat, Pangan Berkelanjutan dan Ranperda tentang desa. Untuk aspek penganggaran, kata Hamzah Sidik, pihaknya akan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ) LKPJ Bupati 2022.
“Untuk rencana pembahasannya pada Maret dan April pembicaraan tingkat 2 dilaksanakan untuk LKPJ bupati tahun 2022 tersebut,” tegas Hamzah Sidik.
Sementara itu, untuk aspek pengawasan, kata Hamzah Sidik, pelaksanaannya akan melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang salah satunya melalui rapat dengan mitra kerja yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Untuk rapat dengan mitra kerja tersebut, kata Hamzah Sidik seperti yang dilakukan oleh Komisi I yang belum lama ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dan juga instansi teknis terkait yakni Dinas Pemdes.
“Selain itu juga, Komisi I menggelar rapat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dengan penggunaan absen elektronik di lingkungan pemerintah daerah,” kuncinya. (*)
