Ismet Mile Serahkan LKPD 2025, Selanjutnya Menunggu LHP dari BPK

NUSANTARA1.ID – Bupati Bone Bolango Ismet Mile menghadiri sekaligus menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Selasa 31 Maret 2026.

Ismet Mile pada kesempatan tersebut, menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada pihak BPK. Laporan tersebut diterima oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para kepala daerah se-Provinsi Gorontalo serta jajaran pejabat terkait, dan menjadi tahapan penting dalam proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah sebelum penetapan opini oleh BPK.

Kepala BPK Perwakilan Gorontalo dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Setelah laporan diserahkan, BPK memiliki waktu selama dua bulan untuk melakukan pemeriksaan hingga penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta opini,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses audit akan segera dimulai dalam waktu dekat, dengan estimasi pemeriksaan selama 27 hari untuk kabupaten/kota dan 30 hari untuk tingkat provinsi.

Lebih lanjut, BPK menyoroti sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan tahun ini, diantaranya pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor, program digitalisasi pendidikan, serta kebijakan kerja seperti Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA).

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk mempercepat tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun capaian tindak lanjut di Provinsi Gorontalo telah melampaui target nasional sebesar 75 persen, upaya perbaikan dinilai tetap perlu ditingkatkan.

Penyerahan LKPD ini menjadi langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil audit tersebut dijadwalkan akan disampaikan dalam waktu sekitar 60 hari ke depan, yang akan menentukan opini BPK terhadap laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. (*)