Kawal Unjuk Rasa, Kapolda Gorontalo Turun Langsung 

NUSANTARA1.ID – Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Drs. Pudji Prasetijanto Hadi, MH, turun langsung memimpin pengamanan unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Merah Maroon dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kantor DPRD Provinsi. 

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi DPR-RI. Para demonstran menilai bahwa revisi UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024.

Dalam unjuk rasa tersebut, situasi sempat memanas dan terjadi kekacauan saat massa semakin besar dan emosi semakin tinggi. Namun, berkat kehadiran langsung Kapolda Gorontalo bersama timnya yang terdiri dari Karo Ops, Dir Intelkam, Dir Samapta, Kabid Propam, serta Kapolresta Gorontalo Kota, situasi berhasil dikendalikan. Pendekatan humanis dan profesional yang dilakukan oleh aparat kepolisian berhasil meredakan ketegangan dan memulihkan situasi menjadi kondusif.

Setelah situasi mulai terkendali, aksi unjuk rasa tersebut diakhiri dengan penandatanganan perjanjian antara Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo dengan perwakilan mahasiswa. Perjanjian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada secara damai dan tanpa kekerasan.

Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Pudji Prasetijanto, menegaskan bahwa tugas kepolisian adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menyampaikan aspirasinya dengan aman dan tertib. 

“Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap aksi unjuk rasa. Semua pihak diharapkan dapat saling menghormati demi tercapainya solusi yang baik bagi semua,” ujar Kapolda.

Unjuk rasa ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya isu yang diangkat terkait dengan masa depan demokrasi di Indonesia. Kepolisian Daerah Gorontalo memastikan akan terus mengawal setiap proses yang berlangsung dengan mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif untuk menjaga stabilitas daerah. (**)

Rilis