Ismet Mile Tegaskan PKK Harus Layani Warga Hingga Lapis Bawah

NUSANTARA1.ID – Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan Tim Penggerak PKK bukan sekadar organisasi pelengkap pemerintahan, tetapi mitra strategis yang harus hadir langsung membaca, melaporkan, dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.

Penegasan itu disampaikan Ismet Mile saat menghadiri Sosialisasi Hasil Rakernas X PKK Tahun 2025 bagi TP PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang digelar TP PKK Provinsi Gorontalo di Aula Bappeda Litbang Bone Bolango, Kamis 26 Agustus 2026.

Menurut Ismet Mile, implementasi hasil Rakernas X PKK harus diarahkan pada dua tujuan utama, yakni menjaga stabilitas daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pertemuan kita hari ini adalah untuk mengimplementasikan seluruh hasil Rakernas PKK. Arahnya pada dua hal, yaitu menciptakan stabilitas daerah dan mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, Ismet MIle meminta seluruh jajaran PKK tidak memandang kegiatan organisasi sebatas agenda seremonial. Setiap program PKK harus menjadi bagian dari gerak bersama pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menilai posisi PKK sangat strategis karena struktur organisasinya menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah melalui kelompok Dasawisma. Dari struktur inilah berbagai persoalan warga dapat diketahui lebih cepat dan diteruskan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

“Yang paling tahu kondisi masyarakat di lapis bawah adalah PKK dan Dasawisma. Ada yang sakit, ada yang kurang gizi, semua itu harus dilaporkan ke tingkat atas sampai kepada bupati, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terlayani,” ujarnya.

Ismet Mile pun mengingatkan agar PKK tidak berhenti pada aktivitas yang bersifat tampilan organisasi. Menurutnya, identitas PKK justru harus tercermin dari kerja nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“PKK bukan penampilan baju yang serba keren. Saya berharap kegiatan PKK ini merupakan wajib hukumnya bagi semua yang bernama PKK dan Dasawisma,” katanya.

Ia menegaskan, hampir seluruh urusan pemerintahan memiliki ruang keterlibatan PKK, terutama dalam mengidentifikasi persoalan sosial di tengah masyarakat dan membangun komunikasi hingga ke tingkat keluarga.

Untuk itu, peran, fungsi, dan tugas PKK harus terus dikembangkan agar semakin mampu menjadi mitra kerja sekaligus ruang diskusi pemerintah dalam menangani berbagai persoalan masyarakat.

“PKK ini mitra kerja dan diskusi pemerintah. Seluruh kegiatan pemerintah hampir tidak ada yang tidak melibatkan PKK untuk bersama-sama menangani tugas pemerintahan,” jelasnya.

Bupati berharap implementasi hasil Rakernas X PKK tidak berhenti pada tingkat kabupaten, tetapi benar-benar diterjemahkan oleh TP PKK kecamatan, desa, kelurahan hingga Dasawisma menjadi aksi nyata di lapangan.

Dengan kekuatan jejaring tersebut, PKK diharapkan mampu menjadi mata dan tangan pemerintah di tengah masyarakat, mendeteksi persoalan lebih awal, menyampaikan kebutuhan warga secara cepat, sekaligus ikut memastikan setiap program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat. (*)